PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PEMEGANG IUP PERTAMBANGAN DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara teoritis mengenai  kedudukan hukum izin tambang dalam sengketa hak atas tanah dan menganalisa secara teoritis mengenai regulasi perlindungan hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemilik hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan .Penelitian  ini menggunakan Teori Teori Kepastian Hukum oleh Utrech & Gustav Radburg, Teori Perlindungan Hukum oleh Fitzgeral & Salmond, Satjipto Raharjo.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat  preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conseptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : Engine Kubota berjudul Persoalan Hukum Penyelesaian Sengketa Agraria Di Bidang Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2021 bahwa masih banyak sekali pasal yang pada awalnya diadakan guna memaksimalkan fungsi konstitusi yang belum terakomodasi oleh undang-undang sebelumnya, nyatanya malah menjadi korupsi besar-besaran atas kesejahteraan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari keberadaan Undang-Undang Minerba yang baru ini sangatlah besar. Mulai dari sulitnya masyarakat melayangkan protes dan tuntutan atas perusahaan tambang, rumitnya regulasi yang harus dilewati supaya mendapatkan pelayanan, sanksi administratif yang membingungkan, bahkan merambah sampai kerugian materiil dan non materiil lainnya.

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Kedudukan Izin Usaha Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai hak memanfaatkan sumber daya mineral yang melekat pada tanah, pada pelaksanaannya memerlukan persetujuan dari pemilik tanah. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) / Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dilindungi melalui mekanisme hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya selama mematuhi kewajiban hukum, termasuk pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan hak perdata masyarakat.