IMPLICATIONS OF TRANSFER OF AUTHORITY OF LEGAL ASSURANCE ORIENTED LAND UTILIZATION LICENSE
DOI:
https://doi.org/10.48171/dejure.v5i1.168Keywords:
Implication , Transition , Land Utilization Permit , Legal CertaintyAbstract
This research study aims to analyze theoretically the validity of the issuance of land use permits by the Online Single Submission Institution, which is oriented towards legal certainty. The problems that arise regarding the implications of the transfer of authority to issue land use permits from the Regional Government to the Online Single Submission Institution.
This study uses a normative legal research method, which examines the problem of legal certainty based on the level of legal norms. Prescriptive nature of research. By using the statutory approach (Statute Approach), the Conceptual Approach. The theory that the author uses is the Stufenbau Des Recht Theory by Hans Kelsen and the Gustav Radbruch Legal Assurance Theory that law is normative because of the value of justice (Legal Certainty).
The conflicting legal principle of lex superior derogat legi priori, theoretically raises the invalidity of legal norms and legal uncertainty, where the validity of the authority to issue permits can be judged to be forced and beyond the authority regulated in the law.
References
Alfi Rachmawati, 2015. Izin Lokasi Sebagai Syarat Perolehan Hak Atas Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Untuk Pembangunan Perumahan. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Bernard L. Tanya (dkk). 2007. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. Surabaya: CV. Kita.
Bernard Arief Sidharta. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
CFG Sunaryati Hartono. 1972. Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Bandung: Binatjipta.
Drupsteen, 1992, Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan, (Disunting oleh Siti Sundari Rangkuti), Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
Daud Silalahi, 1992. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia. Alumni Bandung.
Djenal Hosen Koesoemahatmadja. 1983. Pemerintahan Lokal. Bandung: Alumni.
E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1985. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Ichtiar.
E.Utrecht, 1986. Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
Erman Rajagukguk. 1985. Indonesianisasi Saham. Jakarta: Bina Aksara.
GJ. Viarda. 1980 Drie Typen van Rechtsvinding. Tjeenk Willink-Zwole.
H.Rozali Abdullah. 2000. Pelaksanaan Otonomi Daerah Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
H. Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2006. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ima Mayasari, Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission. Jurnal: Rechtsvinding, Vol. 8 Nomor 3. 2019.
N.M. Spelt dan J.B.M. Ten Berge. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. (Disunting oleh Philipus M.Hadjon). Surabaya: Yuridika.
Nindyo Pramono. 1995. Analisis Yuridis tentang Kebijaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Diskusi Ilmiah Investment Law. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM dan ELIPS Project.
Surya Dini Hastuti. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha. Jurnal: Juris-Diction, Vol. 3 (3), 2020.
Saleh Sjarief. 1953.Otonomi dan Daerah Otonom. Jakarta: Pustaka.
Sugeng Istanto.1971. Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia. Yogyakarta: Karyaputra.
Solly Lubis. 1975. Pergeseran Garis Politik dan Perundang Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni.
Tatiek Sri Djatmiati. 2002. Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
___________________. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogjakarta: Gadjahmada University Press.
___________________. 1993. Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-En Rechtmatig Bestuur), Surabaya: Yuridika, Jurnal Fakultas Hukum Unair.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Chandra Saputra
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
