PERLINDUNGAN WARGA SIPIL BERORIENTASI HUMANISMESEBAGAI KEPENTINGAN MILITER

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara teoritis mengenai perlindungan warga sipil berorientasi humanisme dalam konflik bersenjata sebagai bagian dari kepentingan militer serta untuk menganalisis secara yuridis konsekuensi hukum terhadap pelaku tindakan penyanderaan warga sipil menurut Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan oleh John Rawls, Teori Kepentingan Umum oleh Jeremy Bentham, Teori Kepastian Hukum oleh Utrecht, Van Apeldoorn, dan Jan Michiel Otto, serta Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto untuk menjawab isu-isu hukum dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, dan Case Approach, termasuk studi terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, Statuta Roma 1998, serta kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan seperti Tragedi Sudan Selatan dan penyanderaan dalam konflik bersenjata.

Temuan dari hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa perlindungan warga sipil berorientasi humanisme harus menjadi prioritas dalam setiap operasi militer, dan penyanderaan warga sipil merupakan kejahatan perang yang menimbulkan konsekuensi hukum berat bagi pelaku, termasuk penuntutan di Pengadilan Pidana Internasional. Implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, seperti melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi korban serta mendorong akuntabilitas global.