PENGATURAN PERIZINAN SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH BERBASIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
DOI:
https://doi.org/10.48171/dejure.v6i3.199Kata Kunci:
perizinan, sumber daya air, bawah tanah, undang-undang nomor 6 tahun 2023Abstrak
https://myjournal.stihsa-bjm.ac.id/index.php/dejure/submission?id=199#details
Referensi
Buku/ Literatur
Philipus M. Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Yurdika, Surabaya.
Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara - Ed. Revisi-12. Jakarta: Rajawali Pers
Philipus M. Hadjon. 2014. Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
Philipus M. Hadjon. 1997. Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII.
Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni, Bandung.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
J.B.J.M. ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, Op. cit.,
Jurnal
Andi Wirawan. 2024. “Tantangan Implementasi Kebijakan Perizinan di Daerah,” Jurnal Hukum dan Lingkungan.
Lestari Hartono. 2023. "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan," Jurnal Ekonomi Lingkungan, Vol. 15, No. 3, 2023.
Ricky Rachmat Yuniardi. 2023. Dampak Penyederhanaan Perizinan Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat Serta Pelaku Usaha.
Bagus Oktafian Abrianto. 2023. Kebaharuan Perizinan Berusaha Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Moh. Bagus. 2023. Kebijakan Perizinan Di Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Prasetyo Budie Yuwono. 2020. Kajian Singkat Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Amandemen Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
Winsherly Tan. 2022. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Bidang Ketenagakerjaan.
Disertasi, orasi Ilmiah dan Hasil Penelitian
Sjachran Basah (Sjachran Basah II). 1995. Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi. Surabaya: Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair.
Dokumen Resmi Pemerintah
Lembaga Kajian Kebijakan Publik Indonesia. 2024. Laporan tentang Partisipasi Publik dalam Perizinan Sumber Daya Alam.
Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Saiful Ruchiyat Cosahan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
