EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT ATAS PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DI DAERAH MERATUS DESA PAPAGARAN KALIMANTAN SELATAN

Abstrak

Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat terjadi pada komunitas Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018 hingga 2021, mereka menghadapi konflik dengan PT Mantimin Coal Mining (MCM), sebuah perusahaan tambang batubara yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah operasionalnya di Kabupaten Tabalong, termasuk di wilayah Desa Papagaran, yang tumpang tindih dengan tanah ulayat milik masyarakat adat. Meskipun mendapat penolakan keras dari masyarakat adat dan pemerintah daerah, kegiatan eksplorasi tetap berlangsung, yang tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat dalam pengelolaan tanah ulayat di daerah Meratus Kalimantan Selatan, Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan tanah ulayat di daerah Meratus Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini hasil penelitian diperoleh dari lapangan dan dianalisis berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat bagaimana hukum berjalan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat. Temuan diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat adat, tokoh adat, dan aparatur desa di Desa Papagaran. hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dianalisis berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. dalam praktiknya, pengakuan tersebut belum memberikan perlindungan yang efektif karena belum adanya pemetaan wilayah adat dan dokumen administratif yang sah. Hal ini menyebabkan masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah secara hukum ketika menghadapi klaim dari pihak luar. Hal ini menyebabkan masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah secara hukum ketika menghadapi klaim dari pihak luar. Faktor penghambat efektivitas perlindungan hukum terhadap tanah ulayat antara lain adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum formal, belum adanya pemetaan wilayah adat, dan tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam proses perizinan. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah keberadaan lembaga adat yang masih kuat, solidaritas komunitas masyarakat adat, serta dukungan dari pemerintah desa yang berperan aktif dalam membantu perlindungan hak adat.