KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA KABUPATEN TABALONG

Abstrak

Fenomena korupsi Dana Desa menjadi perhatian serius di Indonesia, salah satunya kasus tindak pidana korupsi Dana Desa yang terjadi di Desa Tamiyang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Dalam kasus yang melibatkan Kepala Desa Tamiyang periode 2015-2021 ini disoroti mengenai kompleksitas pengelolaan Dana Desa dan kerentanan sistem terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa sebagai pengguna anggaran. Dari pemeriksaan perkara, Pengadilan Negeri Banjarmasin menetapkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000. Tesis ini fokus mengkaji mengenai tanggung jawab Kepala Desa sebagai pengelola anggaran terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh  bawahannya, dan pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm yang menetapkan Kepala Desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi.  Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin menunjukkan bahwa Kepala Desa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa di bawahnya. Pertimbangan hukum dalam putusan ini menyoroti pentingnya Kepala Desa untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan memastikan seluruh pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam perkara ini sudah tepat karena ketika seorang pimpinan penyelenggara negara membiarkan terjadinya korupsi di instansi yang dipimpinnya, maka dia telah mengesampingkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, oleh karena itu pimpinan patut dimintakan pertanggungjawaban.