PROBLEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERORANGAN (SOLE PROPIETORSHIP) DALAM SENGKETA BISNIS

Abstrak

Penelitian Tesis ini bertujuan untuk  menemukan secara teoritis mengenai bentuk hak dan kewajiban bagi Sole Propietorship dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menganalisa secara yuridis mengenai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan Perorangan dalam sengketa bisnis menurut Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian tesis ini menggunakan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch, Teori Perjanjian oleh Subekti dan Bachruddin, dan Teori Perbuatan Melawan Hukum oleh  Munir Fuady untuk menjawab isu-isu hukum  dari penelitian ini

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis doktrinal yang bersifat  preskriptif  dengan menggunakan pendekatan  Statute approach, Conseptual approach dan  Case approach, yaitu  Putusan Majelis Hakim Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Tanggal 28 Nopember 2024.  Perbedaan dengan penelitian sebelumnya oleh Devintha Oktifanny Tamales menekankan pada perseroan perorangan dilihat melalui prinsip Good Corporate Governance serta efektifitas dari perseroan perorangan tersebut. Sedangkan penelitian ini menekankan pada pemisahan tanggung jawab perdata pada harta kekayaan Sole Propietorship dari sisi perlindungan hukum terhadap Sole Propietorship itu sendiri dalam Undang-Undang, serta sita jaminannya.. Perbedaan dengan penelitian Hernita Sari focus pada aturan terkait dengan perseroan perorangan dan pengaruhnya terhadap iklim berusaha di Indonesia dan perbandingannya dengan diluar negeri, sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada Sole Propietorship dari sisi perlindungan hukum bagi pemiliknya dalam  hal terjadi wanprestasi, termasuk bagaimana kemudian proses sita jaminannya.

Temuan dari hasil penelitian tesis ini bahwa Hak dan kewajiban Perseroan Perorangan menuntut kepatuhan terhadap aturan hukum. Penyalahgunaan Badan Hukum apabila pemilik menggunakan badan hukum Perseroan Perorangan untuk tujuan melawan hukum, seperti penipuan atau pengelapan aset. Jika terjadi pencampuran antara aset perusahaan dengan aset pribadi pemilik, yang menyebabkan kesulitan dalam memisahkan tanggung jawab. Pemisahan aset pribadi dan perusahaan menjadi kunci untuk menjaga tanggung jawab terbatas.