JAMINAN HAK PREFERENSI BAGI TENAGA KERJA PASCA PERUSAHAAN PAILIT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara teoritis mengenai hak karyawan dapat didahulukan pada perusahaan yang sudah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri dan  menganalisa secara yuridis  mengenai upaya hukum bagi Tenaga Kerja terhadap Perusahaan Pailit yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Kesejahteraan oleh Utrecht, Teori Perlindungan Hukum oleh I.H  Hijmans, Teori Privilege oleh J.Satrio untuk menjawab isu-isu hukum dari penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis doktrinal yang bersifat  preskriptif  dengan menggunakan pendekatan  Statute approach, Conseptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Pailit Nomor 89/PDT.SUS-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST; Putusan Majelis Hakim Nomor 1565K/Pdt.Sus-PHI/2022. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : (1) Aditya Noviansyah bahwa   PT.Perindustrian Njonja Meneer, yang diputus pailit oleh PN Semarang 3 Agustus 2017 dengan nomor putusan 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Smg., Namun kedudukan karyawan masih diabaikan sehingga lemah dimata hukum meskipun dilindungi oleh Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, PT.Perindustrian Njonja Meneer abai akan tanggung jawabnya terhadap karyawan meskipun perusahaan telah diputus pailit; (2) Maryana bahwa Dalam putusan pengadilan niaga yang mengadili perkara yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja,  jika perusahaan dimana tempat mereka bekerja mengalami pailit, masalahnya adalah masih terdapat beberapa pandangan di dalam memutuskan suatu perkara kepailitan pada pengadilan niaga yang masih sering menimbulkan kontrovensi dan berat sebelah yang cenderung merugikan hak-hak pekerja dalam hal ini harus adanya perlindungan hukum yang jelas.

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa hak-hak karyawan terhadap perusahaan pailit, piutang yang preferensi. Meskipun hak preferensi dijamin oleh hukum, pelunasan hak karyawan tergantung pada nilai aset perusahaan. Upaya Hukum untuk Menjamin Hak Karyawan adanya Intervensi Pemerintah selaku Mediator dan menentukan kapabilitas Kurator.