KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN

Abstrak

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis mengenai blokir sertifikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017. Fokus penelitian terletak pada jenis kualifikasi permohonan blokir yang dapat dicatat pada Kantor Pertanahan dan implikasi hukum bagi pihak yang berkepentingan (terblokir) dalam masa blokir untuk melakukan perbuatan/peristiwa hukum pada objek yang diblokir. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif deskiptif (pendekatan perundang-undangan). Hasilnya menunjukkan bahwa norma hukum mengenai kualifikasi permohonan blokir hak atas tanah di Kantor Pertanahan meliputi semua hak atas tanah, berkaitan dengan persyaratan pengajuan blokir mengenai subyek pemohon blokir, hubungan hukum pemohon dengan objek tanah yang dimohonkan blokir, jangka waktu pencatatan blokir maupun yang berkaitan aspek pengkajian dan penetapan pencatatan blokir pada buku tanah, yang diatur cukup ketat dimaksudkan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan.

Implikasi hukum dari adanya catatan blokir terhadap hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir adalah tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, namun bersifat sementara disebabkan pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo terhadap hak atas tanah terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum, peralihan hak, pembebanan hak tanggungan, pemecahan, pemisahan dan penggabungan