PUTUSAN DESERSI SECARA IN ABSENTIA TNI-AD DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Abstrak

Dalam Pasal 87 KUHPM dijelaskan desersi adalah meninggalkan dinas dalam waktu 30 hari, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandan. Ancaman bagi pelaku disersi yaitu hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer. Penelitian ini fokus membahas ketentuan pemeriksaan perkara tindak pidana desersi secara in absentia terhadap anggota TNI yang hilang pada saat penugasan, dan berkaitan dengan hak-hak  anggota TNI yang seakan-akan diabaikan pada pemeriksaan di Pengadilan Militer secara in absentia. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan untuk mencari asas-asas hukum baik unsur  ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum  maupun unusr-unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu. Kesimpulan penelitian yaitu: 1) terhadap anggota TNI-AD yang melakukan desersi pada pemeriksaan Pengadilan Militer secara in absentia dimaknai sebagai pemeriksaan pada setiap tahap hingga dijatuhkan vonis. Pemeriksaan perkara in absentia didasarkan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengamanatkan pengadilan untuk memutus terdakwa sekurang-kurangnya 6 bulan dari terdakwa dan telah diupayakan pemanggilan 3  kali berturut-turut secara sah, tenggang waktu 6 bulan tersebut dapat disimpangi dengan dipercepat karena alasan penegakkan dan kepastian hukum; 2) Putusan hukum terhadap anggota TNI-AD yang dianggap bersalah dalam pemeriksaan di Pengadilan Militer secara in absentia ada diatur dalam KUHPM khusus Pasal 124 ayat (4) mengenai pemeriksaan in absentia dapat dilakukan dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan; dan Pasal 141 ayat (10) dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.