TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN

Abstrak

Penelitian ini untuk menemukan secara teoritis mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana  Banjir di Kalimantan Selatan, dan menganalisa secara yuridis  mengenai Perwujudan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menganalisis perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam menangani bencana banjir di Kalimantan Selatan.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat perskriptif. Pendekatan  yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach dan case approach.

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan absolut dalam penanggulangan bencana. Jaminan Reklamasi  sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesimpulannya, Pemerintah Daerah khususnya Gubernur Kalimantan Selatan, memiliki kewenangan mutlak untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana banjir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 60 Ayat (1), Pasal 71 Ayat (1). Selain itu juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan No 12 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26. Agar penanggulangan bencana lebih efektif, perlu ada penegasan lebih lanjut tentang pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berwenang merumuskan kebijakan penanggulangan bencana, menerbitkan produk hukum berupa Jaminan reklamasi, pemberian asuransi bencana kepada warga masyarakat.