KEBIJAKAN DISTRIBUSI DAN PENJUALAN BBM BERSUBSIDIYANG DISALAHGUNAKAN OLEH OKNUM PERTAMINA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara teoritis bentuk keabsahan distribusi dan penjualan BBM bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan (2) menganalisa secara yuridis implikasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi dan penjualan Bahan Bakar Minyak bersubsidi pasca belakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum Kesejahteraan oleh R. Kranenburg & Bagir Manan, Teori Perijinan oleh J.B.J.M Ten Berge &  Philipus M Hadjon dan Teori Keadilam oleh Aristoteles, Hans Kelsen & John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat  preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conseptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2023/PNBjm, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman No.54/Pid.Sus/2020/PNPmn, dan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/Pid.Sus/2022/PNSnt. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : (1) Muhammad Bustan bahwa pengaturan penyalahgunaan distribusi dan niaga gas elpiji 3 kg bersubsidi di Kalimantan Selatan tidak bisa dijerat dengan Pasal 55 UU Migas karena penyidik Dit Reskrimsus Polda Kal-Sel menerapkan pasal tersebut selalu ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Pasal 55 hanya untuk obyek BBM, tidak termasuk gas bumi (elpiji); (2)  Dian Sekar Sari bahwa Putusan Majelis Hakim No.230/Pid.Sus/2014/Pn.Bkl bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 55 UU Migas, seharusnya hakim memutus perkara lebih berat dari yang dituntut Jaksa, agar memiliki efek jera dengan menerapkan hukum pidana melanggar dengan 2 Pasal, yaitu Pasal 53 huruf (b) & (d) dan Pasal 55 UU Migas; (3) Zaenal M.P bahwa bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penjualan BBM bersubsudi di Kabupaten Pohawato diputus sanksi administratif maupun diputus sanksi pidana.

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Izin Distribusi dan penjualan BBM bersubsidi melalui digitalisasi sebagai bentuk transparansi agar tepat sasaran sesuai kriteria penerima subsidi juga menghindari penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang merugikan negara dan masyarakat. Penegakan hukum menjadi lebih terstruktur, fokus pada pemberantasan korupsi, penyimpangan, dan pelanggaran administratif.