KESEIMBANGAN HAK PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA MELAWAN HUKUM OLEH PERUSAHAAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk perlindungan  dan  jaminan  hukum terhadap keseimbangan hak pekerja dalam pemutusan hubungan kerja secara melawan hukum oleh perusahaan dan upaya hukum pekerja menolak dan menggugat perusahaan yang memutus hubungan kerja secara melawan hukum melalui Pengadilan. Fakta dalam hubungan industri terkadang tidak baik-baik saja dimana perusahaan terpaksa melakukan PHK. Sementara pihak buruh beranggapan PHK sebagai bagian  alasan dan bentuk kesewenang- wenangan yang dilakukan Perusahaan sehingga  mengakibatkan adanya ketidakadilan, dan yang menjadi korban adalah karyawan karena ketidakberdayaannya.

Penelitian ini menggunakan teori Keadilan oleh Aristoteles & John Rawls,  teori Perlindungan Hukum oleh Fitzgerald, dan teori Hukum Positif (Legalitas) oleh Utrecht & CST.Kansil.  Metode yang digunakan adalah normative juridical dengan tipe doctrinal juridical, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus, Putusan Majelis Hakim Nomor 33K/Pdt.Sus-PHI/2021, Putusan Majelis Hakim Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI.2022, Putusan Majelis Hakim Nomor 353/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pusat, Putusan Majelis Hakim Nomor 507.K/Pdt.SusPHI/2022/Pn.Mdn.

Hasil dari Penelitian ini bahwa PHK sesungguhnya diatur  secara  eksplisit  dalam UU Cipta Kerja dimana terdapat berbagai faktor yang bisa berakibat adanya PHK yang menjadi acuan bagi pengusaha. Tetapi PHK juga diharuskan mempunyai prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang  dan  dilarang  untuk  dilakukan  dengan  cara melawan hukum  yang  tidak memberitahukan  rencana  dan  informasi  dengan  jelas.  PHK  dengan  cara  melawan hukum dapat merugikan dan merusak nilai keadilan bagi pekerja seperti dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Meskipun sudah jelas aturan mengenai PHK,  namun masih sering terjadi PHK secara melawan hukum oleh perusahan sehingga pihak pekerja menjadi korban dan dilanggar hak-haknya. Saran penulis agar ketentuan UU Cipta Kerja mengenai pengaturan PHK ini diatur lebih jelas dan tegas dalam peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang didalamnya dengan tegas mengatur prosedur PHK dan memuat sanksi-sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar,