RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN (STUDI KOMPARASI PUTUSAN HAKIM)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisa secara yuridis mengenai  Ratio Legis Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan  menemukan secara teoritis mengenai Ratio Decidendi Putusan Hakim terhadap Pelaku Pertambangan Batubara Tanpa Izin serta Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor:101/Pid.Sus/2020/PN.Rta, Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 27/Pid.B/LH/2024/PN Ktb, Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor:  65/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp, dan Putusan Pegadilan Negeri Martapura Nomor:  220/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum Kesejahteraan oleh  Mr. R. Kranenburg & Mac Iver, Teori Keadilan oleh John Rawls, Teori Penegakan Hukum oleh Andi Hamzah & Koesnadi Hardjasoemantri.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis doktrinal yang bersifat  preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conseptual approach dan Case approach.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : (1) Jikri Sinurat merumuskan mengenai urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp; (2) Keris Aji Wibisono merumuskan mengenai tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Ratio Legis dari Perubahan regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kerangka hukum pertambangan mineral dan batubara agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan, peningkatan pendapatan negara, pengelolaan risiko lingkungan, dan kepastian hukum. Putusan-putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: a. Kerusakan lingkungan menjadi faktor yang memperberat hukuman.; b. Kerugian negara akibat aktivitas pertambangan ilegal menjadi pertimbangan utama; c. Mens rea turut mempengaruhi berat-ringannya hukuman; d. Hakim mengacu pada Undang-Undang Minerba dan regulasi lain seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan.