REGULASI HUKUM JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian  ini betujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis  Regulasi hukum jaminan produk halal di Indonesia. Perkembangan industri halal kini kian meningkat, bukan hanya negara muslim, namun negara non Muslim juga semakin giat mengembangkan industri halal. Bahkan pelaku ekspor produk halal global banyak dilakukan oleh negara-negara non Muslim. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus difikirkan, yang mana sejatinya negara muslim harus bisa menjadi produsen produk halal bagi konsumen muslim. Berdasarkan data, Indonesia merupakan salah satu konsumen produk halal terbesar di dunia, kondisi ini seharusnya menjadi motivasi untuk dapat berkembang menjadi produsen terbesar produk halal dunia. Namun,  jika tidak diterapkan regulasi, dan target pengembangan industri halal di Indonesia, maka Indonesia akan terus menjadi sasaran konsumen produk halal. Berangkat dari fenomena tersebut maka diperlukan aturan serta kebijakan yang mampu mengoptimalkan peran dan keikutsertaan pemerintah dan masyarakat dalam penerapan jaminan produk halal. Sehingga terbitlah kebijakan Undang-undang jaminan produk halal Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, serta eraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.  Metode  normatif-sosiologis dengan cara melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan praktek di masyarakat. Kesimpulan yang dapat dikcmukakan dalam penelitian ini adalah Regulasi penerapan jaminan produk halal di Indonesia juga berkaitan dengan aturan pangan, perlindungan konsumen khususnya bagi konsumen muslim yang diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal, serta aturan dan fatwa MUI yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan produk halal. Aturan ini menjadi acuan dan panduan pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, dan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan konsumen dalam menerapkan jaminan produk halal di Indonesia,  baik yang berkaitan dengan sertifikasi halal, maupun penerapan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Komisi fatwa MUI.