PELANGGARAN IZIN LINGKUNGAN BERDAMPAK BENCANA BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN PADA TAHUN 2021 : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TUN BANJARMASIN NOMOR  6/G/TF/2021/PTUN.BJM

Fauzan  Ramon

doi:10.48171/dejure.v5i1.172

Authors

Fauzan Ramon Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam

DOI:

https://doi.org/10.48171/dejure.v5i1.172

Keywords:

Violations , Environmental , Licenses , Flood disaster , Court decision

Abstract

This study aims to analyze the regulation of confiscation as an administrative sanction for violations of environmental permits, and accountability for the causes of the flood disaster in South Kalimantan due to illegal exploitation of natural resources.This research is a normative legal research that examines legal norms, legal principles, and legal doctrines sourced from primary and secondary legal materials relating to the issue of confiscation as an administrative sanction applied to violators of environmental permits through a statutory approach and concepts that are supported by legal materials that are analyzed qualitatively, namely analysis without using numbers, but making conclusions on the results of interpretation of legal rules relevant to the subject so that conclusions can be drawn.Confiscation can be applied to violations of environmental permits by authorized government officials in the context of enforcing environmental laws and is a special sanction due to violations of environmental permits, so it is necessary to evaluate the Government and Society of South Kalimantan Province that protecting the environment can collaborate with each other on land in the South Kalimantan Province to be able to follow the relevant laws and government regulations in the South Kalimantan Province Region

References

Buku :

Danusaputra, St. Munadjat. 1980. Hukum Lingkungan. Buku I: Umum. Bandung: Bina Cipta.

. 1995. Hukum Lingkungan Buku II : Nasional.Bandung : Bina Cipta.

Edorita, Widiya. 2007. Peranan Amdal Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara. Universitas Andalas,

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah. Makalah. Surabaya, November 2001.

HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

. 2017. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manan, Bagir. 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.

Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Mahmud, Syahrul. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Marbun, S. F. dan Moh. Mahfud. MD. 1987. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.

Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Garfika.

Suparni, Niniek. 1994. Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Garfika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta Raja Grafindo Persada.

Silahi, Daud. 1998. Manusia, Kesehatan, dan Lingkungan. Bandung : Alumni, Santoso, Mas Achmad. 2012. Good Governance hukum Lingkungan. Yogyakkarta: Graha Ilmu.

Supramono, Gatot. 2012.hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonensia. Jakarta : PT. Rhineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jurnal :

Irwansyah, Jejak Demikrasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, “Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 2 Tahun 2013.

Setiadi, Wicipto. “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.6 No.4 Desember 2009.

Widyawati, Lidya Suryani. “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup” Jurnal Hukum Ius Isuia Iustum. Volume 22, Januari 2015.

Internet :

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-lingkungn-menurut-para-ahli.

Diakses tanggal 10 Januari 2019.

Baru 23 Perushaan Tejrindikasi Bakar Lahan Kena Sanksi Administrasi. https://www.mangabay.co.id. Diakses tanggal 11 Maret 2020.

Abdi, Alfian Putra. Sawit, Tambang, dan Penggundulan Hutan Biang Bencana di Kalsel. https://tirto.id/sawit-tambang-dan-penggundulan-hutan-biang-bencana-di-kalsel- f9nu?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share.

Arisanty, Deasy. 2021. Dampak Bencana Banjir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Jurnal Pendidikan Geografi, Vol 4, No 4.

Puspitasari, Devi. Kerugian Akibat Banjir Kalsel Total Rp. 1,349 T, BPPT Ungkap Fakta Ini. https://www.lawjustice.co/artikel/101795/kerugian-akibat-banjir-kalsel-total-rp1349- t-bppt- ungkap-fakta-ini/