Formulating Legal Protections for Mobile Brigade Members During Mass Riot Control Based on the Principle of Legal Certainty
DOI:
https://doi.org/10.48171/dejure.v7i1.239Keywords:
legal protection, mobile brigade, protestsAbstract
Legal protection for Mobile Brigade members during protest security operations is crucial, as it concerns their rights as state officers facing high risks. It is particularly important regarding members who face sanctions while performing these duties, as the law—specifically Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police—stipulates that members are legally protected when using force within permissible limits to control anarchic situations. A normative research method was employed.
The research findings indicate that: First, legal protection regulations for Mobile Brigade members during mass riot control already exist within Indonesian positive law through provisions regarding authority, discretion, the use of force, legal processes, and disciplinary and ethical accountability. However, these regulations remain fragmented and fail to establish a clear boundary between legitimate official actions and actions that exceed authority. Consequently, the limits of legal protection and liability for Mobile Brigade members during mass riot control duties are not clearly or integrally defined; thus, current protection relies on the general provisions of Articles 31 through 34 of the Criminal Code. Second, an ideal regulatory framework for the legal protection of Mobile Brigade members—based on the principle of legal certainty—is one that ensures conceptual clarity, hierarchical clarity, and normative consistency regarding the limits of authority, the use of force and discretion, forms of legal protection, and the limits of member liability during mass riot control. Such protection applies to members acting within the scope of legitimate authority and procedures, without absolving them of liability for actions that exceed that authority.
References
Ali, Achmad,2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta.
Asikin,Zainal,2014. Mengenal Filsafat Hukum.Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
Hamidjojo, Budiono Kusumo, 2006. Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: Grasindo,
Hartono, 2010.Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta:Sinar Grafika,
Kosasi, Engkoh.2020. Kepolisian Dalam Pandangan Islam. Yogyakarta:Bakul Buku Indonesia.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Surabaya: Prenadamedia Group-.2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Marifah, Monika PA, Neni Susilawati, dkk.., (2025), Metodologi Penelitian Sosial Kontemporer, CV. Bumi Utama Mandiri, Yogyakarta : Deepublish.
Mertokusumo, Sudikno,2006. Metode Penemuan Hukum .Yogyakarta : UI Pres.
Rahardjo, Satjipto, 2009. Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung:Alumni.
________________.2002. Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia, Jakarta: Buku Kompas.
Reksodiputro, Mardjono ,1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Jakarta:UI Press.
Rusmini, Andin,2021. Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia,Sleman: New Vita Pustaka.
Santoso, H. 2021. Hukum dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jakarta: Prenadamedia Group.
Putro, Widodo Dwi,2024. Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2.Jakarta: Kencana.
Internet
Amri, Darul, Salman, Riza ,Kamal, 2025. Sepuluh orang meninggal dalam gelombang demonstrasi – 'Negara harus menjawab tuntutan masyarakat' (https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/articles/cp949kn2d84o.amp). Diakses pada Tanggal 19 Mei 2026.
Yanuar, Yudono.2025. Kronologi Ojol Tewas Dilindas Rantis hingga Demo di Mako Brigade Mobile(https://www.tempo.co/hukum/kronologi-ojol-tewas-dilindas-rantis-hingga-demo-di-mako-Brigade Mobile-2064279) Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2026.
Jurnal
Mubarok,Azmisahlul, Studi kasus kanjuruhan: Analisis penyebab, dampak, dan upaya pencegahan tragedi keselamatan publik di Indonesia, Maliki Interdisciplinary Journal,2025, 3(10).
Nopianto, Komang Wahyu Kurniawan, & Ma, R. Syamsul, Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2016.Jurnal Tauhid. (2024).Vol. 3, Issue 3.
Julyano ,Mario dan Sulistyawan,Aditya Yuli,2019. “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Crepido 1, no. 1.
Purwanto, Bimo Gadang, Mulyadi, R. Djuniarsono. Tugas Dan Fungsi Korp Brimob Polri Dalam Melaksanakan Dan Menggerakan Anggotanya Sebagai Satuan Pamungkas Polri (Striking Force) Berdasarkan Undang - Undang No 2 Tahun 2002.Jurnal Karimah Tauhid.2024.Volume 3, Nomor 3.Maret.
Supriatno, Heri, Mulyadi, Erbiana, Nyi Mas Gianti Bingah. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anggota Brigade Mobile yang Gugur pada Saat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa, Jurnal Tauhid, 2025, Vol 4 Nomor 7
Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, 2016.Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No.:Skep/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara), Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September
Tesis
Rohmiyati, A. (2016). Peran Brigade Mobile dalam penanganan demonstrasi secara profesional sebagai wujud penegakan hukum. Tesis Universitas Pendidikan Indonesia: Magister Pendidikan.
Saputra, A. R. (2021). Analisis yuridis peran Brigade Mobile dalam penanganan demonstrasi menurut Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang penindakan huru-hara. Tesis. Universitas Mercu Buana: Magister Hukum.
Syahrialdi. (2016). Peranan Brigade Mobil dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa (Studi pada Brigade Mobile Sumatera Utara). Skripsi Universitas Medan Are: Fakultas Hukum
Peraturan PerUndang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945;
Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa;
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian;
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara;
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 336
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Mada

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.








