Policy on Criminal Sanctions of Supervision and Community Service in The Criminal Code
DOI:
https://doi.org/10.48171/dejure.v7i1.237Keywords:
criminalization, social work, supervision, restorativeAbstract
Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces significant changes in the approach to the criminal system in Indonesia, namely social work crimes and supervision crimes which are part of the main crime as an alternative to conventional prison sentences. The purpose of this research is to analyze the legal construction of supervision and social work criminal sanctions in the Criminal Code as a restorative effort and procedures for implementing supervision and social work criminal sanctions. The research method used is the Normative Research Method.
The results of the study show that first: Supervision crime and social work crime as an alternative crime to imprisonment for a certain period of time as a result of the construction of criminal law towards a progressive law in the form of restorative as a last resort to achieve the goal of criminalization which, if functioned, must meet the criteria and conditions that result in the non-accommodation of the rights of the defendant who does not meet the criteria and conditions but meets the purpose of the crime of punishment to be imposed criminal sanctions of supervision or social work crimes; second: The Criminal Code, which is material in nature, goes too far in regulating the procedures for the implementation of supervision crimes and social work crimes, so that it is found that there is an ambiguity in the supervision of criminal supervision which gives rise to non-uniform operational standards between regions and in social work crimes there is an ambiguity related to the legitimate reasons for not carrying out the verdict in addition to the regulation of the place of social work and the authority that determines the place between the judge listed in the verdict or the correctional institution in terms of coaching the convict.
References
Buku/ Literatur
Asikin, Z. (2014). Mengenal Filsafat Hukum. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Atmasasmita.R. (2012). Teori Hukum Integratif : Rekonstriksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teor Hukum Progressif. Yogyakarta: Genta Publishing.
Endri. (2024). Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara. Jakarta: Kencana.
M.Hajar. (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
Manan, B., & Magnar, K. (2017). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni.
Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, S. (2014). Penemuan Hukum,. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Muladi. (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
---------, (2012). Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia. Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 . Jakarta.
Nurbani, & Septiana, E. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Peters, A., & Siswosoebroto, K. (1988). Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Putro, W. D. (2024). Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse. Jakarta: Kencana.
Rahardjo, S. (2008). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
--------------, (2009). Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Salim, & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada.
Santoso, T. (2020). Hukum Pidana (Suatu Pengantar). Depok: RajaGrafindo Persada.
Sholehuddin. (2003). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Tongat. (2001). Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Djambatan.
Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika: Jakarta.
-------------, (2017). Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Depok: Rajawali Pers,.
Zaidan, M. A. ( 2016). Kebijakan Kriminal. Malang: Sinar Grafika.
JURNAL
Gaut.dkk, F. R. (2025). Dampak overcrowding terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng. Journal of Administrative and Social Science, 296-310.
Hananto, V. (2025). Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 72-98.
Hasibuan.dkk, S. A. ( 2024). Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif. Indonesian Journal of Law, 14-25.
Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli . Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 56-65.
Islamy, Y. (2022). Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RUKHP 2019. Dih: Jurnal Ilmu Hukum,, 12-18.
Ismanto.dkk, D. (2024). Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy. NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 16351-16361.
Khaerunessa.dkk, S. A. (2025). Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant : Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1-13.
Ma’rifah,dkk..,(2025), Metode Penelitian Hukum Kontemporer : Normatif, Empirik Dan Interdisipliner, PT Syamilah Literasi Islami, Jember : Syamilah Publishing, p.29
Maulani.dkk, M. (2025). Konstruksi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Plagiarisme Karya Tulis. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 70-80.
Mulyadi. (2013). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 225–246.
Padang.dkk, M. A. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 64-71.
Mubarok, H., & Yulianti, Y. (2023). Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia. Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System, 47.
Nuraeni, & Sihombing. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum POSITUM, 70-82.
Rahman, A., & Maulana, M. F. (2023 ). Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Perspektif Etika dan Filsafat Manusia. Journal of Society and Development , 53-64.
Sahputra, M. (2022 ). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Transformasi Administras, 87-96.
Tarigan, E. C., & Aspan, H. (2025). Dampak Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Teradap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe. Locus Journal of Academic Literature Review, 2829-3827.
Yolanda.dkk. (2022). Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan RKUHP 2019. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 5.
DISERTASI/TESIS
Suciana, A. S. (2023). Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN. Sby) . Jakarta: Disertasi Universitas Nasional.
---------, (2012). Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia. Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 . Jakarta.
Rantau, P. (2023). Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Yogyakarta: Program Studi magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada;
Yusnita, A. C. (2025). Perspektif Hukum Progresif Terhadap Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Semarang: Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung;
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;
Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Dan Pidana Kerja Sosial;
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-145.OT.02.02 tahun 2025 tentang Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 DAN KUHAP 2025;
PUTUSAN Nomor 78/Pid.B/2025/PN Pps.
INTERNET
Heriani, F. N. ( 2024, Juli 1). www.hukumonline.com. Retrieved from Menakar Tantangan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia: https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-tantangan-penerapan-pidana-kerja-sosial-di-indonesia-lt66827ac559486/
Syarifudin, U. (2026, Maret 18). KUHP Baru Teruji, Pidana Pengawasan Konsisten Diterapkan. Retrieved from https://dandapala.com/ : ttps://dandapala.com/opini/detail/kuhp-baru-teruji-pidana-pengawasan-konsisten-diterapkan
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Aulia Rahman, Muhammad Safiq Azmi, Merdawati Merdawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
